Pengadaan MRT Jakarta Fase 2 Terkendala, Konstruksi dan Tahap Operasional Terancam Tertunda

Image

Pengerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A, yaitu Bundaran HI hingga Kota, terus dikejar. Per 30 September 2020 lalu, paket kontrak CP 201 yang mengerjakan pembangunan terowongan dari Stasiun Bundaran HI sampai dengan Stasiun Harmoni serta membangun dua stasiun, yaitu Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas telah mencapai 8,38 persen. Meski demikian, terdapat sejumlah kendala terhadap pengadaan paket kontrak CP 202 Harmoni—Mangga Besar, CP 205 sistem perkeretaapian dan rel, serta CP 206 untuk pengadaan kereta (rolling stock).

“Terdapat kendala atas pengadaan paket kontrak CP202, CP205, dan CP206. Salah satu penyebabnya karena pandemi COVID-19 yang tengah melanda menyebabkan risiko tinggi terhadap keseluruhan proyek Fase 2 MRT Jakarta. Selain itu, faktor minimnya keterlibatan dan ketertarikan kontraktor Jepang menyebabkan posisi tawar kontraktor Jepang khususnya untuk paket railway systems dan rolling stock menjadi sangat tinggi,” ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar. “Oleh karena itu, tahapan operasional MRT Jakarta Fase 2A telah dibagi menjadi dua, yaitu segmen 1 BHI—Harmoni akan selesai direncanakan pada Maret 2025, sedangkan tahapan operasional segmen 2 Harmoni—Kota kemungkinan besar akan bergeser ke pertengahan 2027,” lanjut ia.

Kegagalan pengadaan paket kontrak CP202 timbul sebagai konsekuensi risiko tinggi  konstruksi lapangan terutama pada masa pandemi SARS-CoV-2 yang berkepanjangan.  Hasil evaluasi pengadaan menunjukkan keinginan peserta lelang yang meminta waktu penyelesaian proyek yang lebih panjang. Proses pengadaan CP 205 saat ini telah mengalami perpanjangan waktu sebanyak 4 (empat) kali. Selain karena kondisi pandemi COVID-19, juga beberapa faktor lain seperti peserta lelang yang meminta perpanjangan waktu karena adanya isu kebijakan penggunaan produk komunikasi tertentu yang tidak bisa disediakan pihak kontraktor Jepang, review lebih lanjut terhadap jadwal proyek, dan adanya risiko interfacing antarpekerjaan paket sipil dan paket sistem perkeretaapian.

Meski demikian, PT MRT Jakarta (Perseroda) menilai bahwa pekerjaan konstruksi seperti membangun moda raya terpadu, masing-masing pihak, termasuk kontraktor memiliki tanggung jawab risiko interfacing antarpaket pekerjaan sebagaimana berlaku pada pembangunan MRT Jakarta fase 1 maupun pembangunan moda raya terpadu di negara lain. PT MRT Jakarta (Perseroda) memutuskan bahwa tanggal pemasukan penawaran CP205 tetap pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah meminta konfirmasi kesediaannya untuk memasukan penawaran pada tanggal tersebut. Sebagian peserta lelang telah memberikan konfirmasinya pada hari ini untuk mengupayakan yang terbaik guna memasukkan penawaran pada 26 Oktober 2020. “Kami meminta komitmen penuh dan realisasi dari para peserta lelang untuk dapat memasukan penawaran pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut,” tegas William.

Sedangkan untuk pengadaan CP206, setelah beberapa kali melakukan market sounding, peserta lelang masih menyampaikan ketidak tertarikan terhadap pengadaan kereta dengan alasan banyaknya proyek lain di pasar domestik Jepang maupun regional Asia dan jumlah pemesanan dari PT MRT Jakarta (Perseroda) yang dinilai terlalu sedikit.

“Kondisi dan kendala ini terjadi karena pembangunan MRT Fase 2 dibiayai oleh JICA ODA Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) sehingga sangat terikat dengan kriteria kontraktor utama harus berasal dari Jepang,” jelas William. “Dan ternyata, kontraktor Jepang terlalu konservatif dan tidak siap untuk mengambil risiko pembangunan di area fase 2,” lanjut ia.

Agar proyek fase 2A tersebut dapat berjalan lancar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sedang melakukan koordinasi dan penjajakan tingkat tinggi. “Diharapkan agar pemerintah Jepang dapat lebih kuat lagi mendorong pelaku industri perkeretaapian di Jepang untuk terlibat dalam proyek MRT Jakarta fase 2A ini. Jika minat pelaku industri di Jepang kurang, maka pilihan pengadaan yang melibatkan kontraktor internasional lainnya dari luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang,” pungkas William Sabandar.  

Penulis: Nasrullah